The relocation also offers a possibility to deal with Jakarta’s environmental problems, for instance pollution and overcrowding, by applying sustainable urban preparing techniques from inception. This proactive method mitigates environmental degradation and establishes Nusantara as being a product for inexperienced and resilient urban enhancement in Southeast Asia.
“Inilah yang kemudian bisa mengakibatkan yang namanya contingency danger atau risiko kontingensi di mana seolah olah ini ditawarkan kepada swasta ataupun ditawarkan kepada BUMN, tapi ketika ada kendala pada proyek maka beban itu sebenarnya akan ditanggung oleh APBN melalui penyertaan modal negara,” ujarnya.
The relocation proposal saved remaining discussed for decades right until the presidency of Susilo Bambang Yudhoyono who supported The thought to create a new political and administrative centre of Indonesia as a result of Jakarta's environmental and overpopulation troubles.[22][23]
Di balik pengunduran diri Kepala Otorita IKN, apa saja masalah yang dianggap belum tuntas dalam proyek ambisius ibu kota baru?
Saat ini pembangunan IKN masih dalam tahap awal. Berbagai rencana ambisius dan prediksi optimis dilontarkan.
Air itu dikirimkan menggunakan mobil pick-up ke para pelanggannya, mulai dari masyarakat sekitar sampai pekerja di dalam proyek IKN.
Persoalannya, pesantren ini sebenarnya tidak memiliki sumber air bersih untuk menopang kebutuhan tersebut. Setiap hari, mereka harus membeli air untuk kebutuhan mandi cuci kakus seharga Rp350.000 hingga Rp450.000 per tangki. Itu belum termasuk kebutuhan untuk air minum yang juga harus dibeli.
Apalagi, Titin juga telah merasakan dampak ekonomi dari kehadiran IKN karena menyewakan kamar-kamar kontrakan untuk para pekerja proyek.
Rencana urun dana masyarakat untuk biayai IKN disebut imbas 'kesalahan kalkukasi', megaproyek terancam mangkrak
Itu karena proyek IKN pada dasarnya memindahkan aktivitas tata kelola administrasi pemerintahan dan bukan aktivitas bisnis dan ekonomi atau perdagangan, kata Rizal.
Ini untuk memberikan keamanan dan keberlanjutan proyek dan memastikan kelanjutannya setelah Joko Widodo tidak lagi di kursi kepresidenan.[28]
Masyarakat sekitar juga masih harus membeli air karena tak ada akses air bersih yang layak konsumsi. Padahal tak jauh dari situ, air keran di dalam IKN bisa langsung diminum.
Orang-orang yang dulunya bekerja di tambang kini menjadi juragan kontrakan. Mereka IKN yang dulunya bertani di sawah, kini menyuplai kebutuhan air bersih ke wilayah sekitar IKN.
At any time, and for almost any lawful Governing administration reason, the government may watch, intercept, and lookup and seize any conversation or facts transiting or stored on This method.